Pengertian Pajak Walet (Burung Walet) menurut Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas Sarang Burung Walet, yaitu satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.


 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 


 

 

Terhadap usaha sarang burung walet yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, maka orang atau badan masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bangunan sarang burung walet, maka pencatatan dilakukan secara terpisah dan Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak atau bentuk lainnya yang memperlihatkan adanya transaksi penjualan sarang burung walet.

Memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan sarang burung walet dan melaksanakan pengukuran untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan pada saat dan/atau setelah panen dan Memberikan data potensi sarang burung walet dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pengambilan atau memanen sarang burung walet. Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas di lokasi tempat bangunan sarang burung walet.

 


 

 

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau Objek Pajak dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas melalui Bidang Pendapatan Asli Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.

 

SPOPD harus diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Jawab dengan melampirkan:

 

 1. Foto copy identitas diri/penanggung jawab/ penerima uasa (KTP, SIM, paspor);
 2. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 3. Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 4. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
 5. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.